[ad_1]
30
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ), menggelar Kuliah Umum bertajuk “Strategi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia Emas 2045â€, secara daring dan luring di Aula Kasman Singodimedjo, Senin (22/07/2024).
Baca juga : Magister Administrasi Publik UMJ Gelar Webinar Strategi Kebijakan untuk Indonesia Emas
Kuliah Umum tersebut menghadirkan narasumber Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Dr. Muhammad Taufiq, DEA.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor I UMJ Dr. Muhammad Hadi, M.Kep., menyampaikan bahwa UMJ yang saat ini sudah terakreditasi Unggul sedang mengejar cita-cita di 2045, yaitu menjadi pusat peradaban dunia.
“Cita-cita ini penting sebagai sebuah ukuran karena kalau hidup tanpa tujuan ibaratkan air yang mengalir, sehingga ini tidak baik. Oleh karena itu, dengan adanya tujuan atau cita-cita sebagai upaya untuk mengumpulkan energi menuju ke titik yang diharapkan,†ucapnya.
Menurut Hadi, tema yang diangkat dalam Kuliah Umum sangat tepat dengan hadirnya Taufiq. Pasalnya, SDM yang baik untuk Indonesia Emas adalah yang memiliki jiwa kepemimpinan untuk diri sendiri dan orang lain.
“Jika menjadi pemimpin itu punya dua hal, yaitu cermin dan jendela. Kalau salah, harus bercermin. Sedangkan, kalau benar, harus menyampaikan apresiasi ke jajaran. Prinsip ini jangan dibalik ketika menjadi pimpinan,†tutur Hadi.
Pada paparannya, Taufiq membahas tentang pentingnya kepemimpinan yang kolaboratif hingga pengaruh ekonomi di 2045.
Ia mengatakan, bangsa Indonesia harus memiliki pemimpin yang berkolaborasi dan berkoalisi untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas. Hal ini dapat dimulai dengan merubah pola pikir bahwa 2045 adalah waktu yang tidak lama dan harus bisa dimanfaatkan dengan bonus demografi yang berkompeten, serta pengelolaan sumber daya alam yang benar.
Taufiq menegaskan ada lima konsep ekonomi yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia saat ini untuk menopang Visi 2045. Pertama, ekonomi digital. Kedua, ekonomi hijau. Ketiga, ekonomi oranye, dan keempat, ekonomi biru.
“Untuk menjalankan konsep ekonomi tersebut, SDM bangsa Indonesia harus mempunyai kemampuan learn to learn, paham digital, mempunya inovasi, problem solving, dan berpikir sistematis. Namun, yang terpenting adalah leadership dengan memiliki pemikiran yang visioner,†jelasnya.
Lebih lanjut, Taufiq mengingatkan mahasiswa, jika berkuliah harus memiliki jiwa kepemimpinan, jangan menjadi aktivis saja. Terlebih, jika sudah lulus nanti harus memiliki ijazah yang ditunjang dengan kompetensi dari sertifikasi, agar keahliannya dapat digunakan untuk bekerja.
Kuliah Umum ini merupakan rangkaian dari kegiatan Pembukaan Sertifikasi Analis Kebijakan dan persiapan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA).
Ketua APSANAP PTMA Dr. Izzatusolekha, M.Si., melaporkan bahwa Pembukaan Sertifikasi Analis Kebijakan dan Kuliah Umum ini diselenggarakan atas inisiasi APSANAP PTMA yang melibatkan 17 PTMA.
“Tujuannya dari Kuliah Umum dan Sertifikasi Analisis Kebijakan untuk mengembangkan potensi dan keilmuan di kalangan dosen. Tentunya, hal ini juga akan menambah kompetensi lulusan mahasiswa administrasi publik di seluruh Indonesia,†jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) LAN RI Yogi Suwarno, Ph.D, mengutarakan beberapa urgensi LSP.
Pertama, untuk memastikan rekognisi, kompetensi, dan profesionalisme. Kedua, relevansi dengan perkembangan dan dinamika profesi. Ketiga, pengakuan dan kredibilitas. Keempat, peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat, dan kelima, sertifikasi ini menjadi modal awal untuk terbentuk LSP P1 di PTMA lainnya.
“Kami yakin bahwa Muhammadiyah dan Aisyiyah melalui perguruan tingginya dapat menghadirkan lulusan yang memiliki kompetensi dengan baik dan semoga pembentukan LSP ini bermanfaat untuk kita semua,†ujar Yogi.
Kuliah Umum turut dihadiri Dekan FISIP UMJ Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si., dan diikuti sebanyak 282 civitas academica dari 17 PTMA.
Sebelumnya, UMJ menjadi salah satu dari 17 PTMA yang menandatangani nota kesepahaman dengan LAN RI) di Yogyakarta, Sabtu (11/05/2024). Kesepakatan ini dilakukan dalam rangka penguatan catur darma PTMA melalui penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta sertifikasi kompetensi Analisis Kebijakan tingkat pertama.
Editor : Dian Fauzalia
[ad_2]
Source link
UMJFEED