20
Perkembangan 5G tidak sekadar memberikan manfaat dalam sektor industri teknologi. Kemajuan ini juga memberikan dampak terhadap sektor pelayanan publik dalam upaya menghadirkan perilaku integritas.
Baca juga : 18 Mahasiswa Prodi Doktor Administrasi Publik UMJ Kunjungi INHA University
Perilaku integritas seperti transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hadirnya teknologi 5G ini mendorong penguatan pada aspek tersebut.
Hal ini mengememuka dalam Seminar Nasional Program Studi (Prodi) Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) bertajuk “Integritas dan Etika Administrasi Publik Pemerintah Bersih dan Transparan di Era 5G digelar secara daring, Jumat (5/7/2024).
Seminar ini menghadirkan tiga narasumber yaitu dosen Administrasi Publik UMJ Dr. Taufiqurokhman, M.Si., Kaprodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) Milka, S.Sos., M.AP dan Mahasiswa UMJ Putri Ambar.
Taufiqurokhman mengungkapkan potensi tekonologi 5G dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik dengan hadirnya sistem E-Goverment. Sistem ini memudahkan masyarakat berinteraksi dalam memberikan pengaduan secara real-time dan responsif.
“Adanya teknologi ini memperkuat etika integritas pelayanan publik dengan memberikan peningkatan transparansi melalui akses data yang terbuka, pengawasan lebih efisien, dan meminimalisir tindak korupsi,” ungkap Taufiq.
Sementara itu, Kaprodi Administrasi Publik UMPR Malika, mengatakan selain memiliki manfaat, teknologi 5G juga memberikan tantangan terhadap sektor pelayanan publik. Menurutnya, dua tantangan tersebut yakni kurangnya regulasi dan kesenjangan teknologi.
Malika mengatakan perlunya aturan yang mengatur tata pelaksanaan penggunaan teknologi dalam pelayanan publik. Hal ini guna meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum akibat penggunaan akses teknologi tersebut.
Kemudian, tidak meratanya akses teknologi antara pusat dan daerah dapat memperparah praktik korupsi yang memanfaatkan kesenjangan tersebut.
“Komitmen menghadapi dua tantangan tersebut dapat memberikan penguatan lebih lanjut kepada perilaku integritasi bagi sektor pelayanan publik,” kata Malika.
Malika melanjutkan, dalam membangun integritas di era 5G perlu menggunakan pendekatan seperti penguatan pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi masyarakat.
Putri Ambar menegaskan membangun penguatan transparansi dan akuntabilitas juga dibutuhkan dukungan pemimpin yang berintegritas.
“Peran penting pemimpin dalam membangun budaya integritas dan etika dalam penguatan perilaku integritas dalam birokrasi di Indonesia sangatlah vital,” ucapnya
Pemimpin memiliki peran kunci untuk memastikan proses administrasi negara dilakukan dengan integritas dan etika yang tinggi. Melalui dukungan itu, birokrasi dapat menjadi lebih efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Seminar ini digelar sebagai bagian luaran mata kuliah etika administrasi publik diampu oleh Dr. Taufiqurokhman, M.Si. Sebelumnya, agenda serupa juga diselenggarakan dengan mengusung tema “Tantangan Birokrasi Dalam Mencapai Dynamic Governance“. Kegiatan ini diikuti oleh 200 lebih peserta mulai dari mahasiswa UMPR dan UMJ, dosen, hingga instansi pemerintahan.
Editor : Dinar Meidiana
UMJFEED
